3 Langkah Ini Akan Ditempuh Jika Hasil Pemilu AS 2020 Disengketakan
Lepas hasil dari pemilu AS yang belum komplet dari beberapa negara sisi yang bisa tentukan hasil pilpres AS, Presiden Donald Trump umumkan kemenangannya pada lawan Demokrat Joe Biden untuk Rabu, 4 November 2020.
Cara prematur itu mengonfirmasi kecemasan Partai Demokrat sepanjang beberapa minggu jika Trump akan usaha untuk menentang hasil penyeleksian.
Itu bisa memacu beberapa sinetron hukum serta politik di mana kepresidenan bisa dipastikan oleh beberapa gabungan pengadilan, politikus negara sisi, serta Konferensi, begitu diambil dari situs Kanal News Asia, Kamis (5/11/2020).
Bila Trump selalu untuk keputusannya, karena itu ada bermacam langkah untuk menuntut hasil pemilu AS 2020.
Data pengambilan suara awalnya memperlihatkan Demokrat memberi suara lewat surat dengan jumlah yang jauh semakin besar dibanding Partai Republik.
Di negara sisi seperti Pennsylvania serta Wisconsin yang tidak hitung surat suara yang masuk sampai Hari Penyeleksian, hasil awalnya nampaknya memberikan dukungan Trump sebab lebih lamban hitung surat suara yang dianter.
Demokrat sudah mengatakan kedukaan jika Trump, sama seperti yang ia kerjakan di hari Rabu, mengatakan kemenangan saat sebelum surat suara itu bisa dihitung seutuhnya.
Pemilu yang ketat bisa menyebabkan proses pengadilan atas pengambilan suara serta mekanisme perhitungan suara di beberapa negara sisi.
Masalah yang disodorkan di semasing negara bagian dari pada akhirnya bisa capai Mahkamah Agung AS, sama seperti yang berlangsung untuk penyeleksian Florida di tahun 2000, saat Partai Republik George W Bush menang atas Demokrat Al Gore dengan cuman 537 suara di Florida sesudah pengadilan tinggi hentikan perhitungan ulangi.
Trump menunjuk Amy Coney Barrett selaku hakim Mahkamah Agung cuman beberapa waktu saat sebelum penyeleksian, membuat sebagian besar konvensional 6-3 yang bisa memberikan dukungan presiden bila pengadilan menimbang penyeleksian yang diperebutkan.
"Kami pengin undang-undang dipakai secara pas. Jadi kami memilih untuk ke Mahkamah Agung AS. Kami pengin seluruh pengambilan suara disetop," kata Trump untuk Rabu, walau undang-undang pemilu di negara sisi AS mewajibkan seluruh suara diberi.
Presiden AS tidak diputuskan dengan suara paling banyak. Di bawah Konstitusi, calon yang memenangi sebagian besar dari 538 pemilih, yang diketahui selaku Electoral College, jadi presiden selanjutnya.
Untuk 2016, Trump kehilangan suara rakyat nasional dari Demokrat Hillary Clinton tapi amankan 304 suara elektoral.
Calon yang memenangi suara paling banyak di tiap negara sisi umumnya mendapatkan pemilih negara sisi itu. Tahun ini, beberapa pemilih akan berjumpa untuk 14 Desember untuk memberi suara. Ke-2 majelis Konferensi akan berjumpa untuk 6 Januari untuk hitung suara serta tentukan juara.
Umumnya, gubernur menetapkan hasil di negara sisi semasing serta bagikan info itu untuk Konferensi.
Tapi beberapa akademiki sudah merinci skenario di mana gubernur serta legislatif di negara sisi yang diperebutkan dengan ketat memberikan 2 hasil penyeleksian yang lain. Negara sisi di Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, serta North Carolina di Battleground semua mempunyai gubernur Demokrat serta tubuh legislatif yang dikontrol Republik.
Menurut beberapa pakar hukum, tidak terang dalam skenario ini apa Konferensi harus terima daftar pemilih gubernur atau mungkin tidak hitung suara elektoral negara sisi sama sekalipun.
Walau sejumlah besar pakar melihat skenario itu mustahil, ada preseden bersejarah. Legislatif Florida yang dikontrol Republik menimbang untuk ajukan pemilihnya sendiri di tahun 2000 saat sebelum Mahkamah Agung akhiri kontes di antara Bush serta Gore.
Di tahun 1876, 3 negara sisi menunjuk "tanding elektor", menggerakkan Konferensi untuk menetapkan Electoral Count Act (ECA) di tahun 1887.
Di bawah undang-undang itu, tiap majelis Konferensi dengan terpisah ingin memutuskan daftar "tanding pemilih" yang mana akan diterima.
Sampai saat ini, Partai Republik menggenggam Senat sesaat Demokrat mengatur Dewan Perwakilan, tapi perhitungan penyeleksian dikerjakan oleh Konferensi baru, yang akan dikukuhkan untuk 3 Januari.
Bila ke-2 faksi tidak sepakat, tidak seutuhnya terang apa yang akan berlangsung.
Undang-undang itu menjelaskan jika pemilih yang disepakati oleh "eksekutif" semasing negara sisi harus menang.
Banyak pakar menerjemahkan itu selaku gubernur negara sisi, tapi lainnya menampik alasan itu. Hukum belum pernah dites atau didefinisikan oleh pengadilan.
Ned Foley, seorang profesor hukum di Ohio State University, menyebutkan kalimat ECA "nyaris tidak bisa ditembus" dalam makalah tahun 2019 yang mendalami peluang perselisihan Electoral College.
Peluang yang lain mustahil ialah jika Wakil Presiden Trump Mike Pence, dalam peranannya selaku presiden Senat, bisa berusaha untuk buang suara elektoral yang disengketakan seutuhnya bila ke-2 faksi tidak bisa sepakat, menurut riset Foley.
Dalam masalah itu, Undang-Undang Electoral Collage tidak menerangkan apa seorang calon masih memerlukan 270 suara, sebagian besar dari keseluruhan, atau bisa meraih kemenangan dengan sebagian besar suara penyeleksian yang masih ada - misalkan, 260 dari 518 suara yang pergi bila pemilih Pennsylvania diurungkan.
"Ialah adil untuk menjelaskan jika tidak ada dari undang-undang ini yang pernah merasakan permasalahan," kata Benjamin Ginsberg, seorang advokat yang sebagai wakil kampanye Bush sepanjang konflik tahun 2000, ke reporter dalam panggilan pertemuan untuk 20 Oktober 2020.
Beberapa faksi bisa minta Mahkamah Agung untuk mengakhiri kebuntuan di Konferensi, tapi belum pasti pengadilan akan siap memutus bagaimana Konferensi harus hitung suara elektoral.
Keputusan jika tidak ada calon yang mendapatkan suara sebagian besar elektoral akan memacu babak Contingent Election di bawah Amandemen keduabelas Konstitusi. Berarti DPR pilih presiden selanjutnya, sedang Senat pilih wapres.
Tiap delegasi negara sisi di DPR mendapatkan 1 suara. Sekarang ini, Partai Republik kuasai 26 dari 50 delegasi negara sisi, sedang Demokrat mempunyai 22; 1 terdiri rata serta yang lain mempunyai 7 Demokrat, 6 Republikan serta seorang Libertarian.
Contingent election berjalan bila seri 269-269 sesudah penyeleksian; ada banyak jalan yang logis ke arah kebuntuan pada tahun 2020.
Tiap konflik pemilu di Konferensi akan berlangsung saat sebelum tenggat saat yang ketat, 20 Januari 2021 saat Konstitusi memercayakan jika periode kedudukan presiden sekarang ini usai.
Di bawah Undang-Undang Suksesi Presiden, bila Konferensi belum juga umumkan juara presiden atau wapres waktu itu, Ketua DPR akan memegang selaku penjabat presiden. Nancy Pelosi, seorang Demokrat dari California, ialah orang di status itu sekarang ini.
Pemilihan presiden AS seperti sangkaan banyak faksi tidak usai dengan hasil definitif saat malam sesudah penerapan pemilihan presiden 3 November. Petahana Donald Trump dari Partai Republik mengakui menang beberapa negara sisi, sesaat Joe Biden dari Partai Demokr...
